Category Archives: BERITA ; Nasional & Sumatera Utara

Permasalahan Pupuk Di Indonesia

Pupuk merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi sektor pertanian. Pupuk menyumbang 20 persen terhadap keberhasilan peningkatan produksi pertanian, khususnya beras antara tahun 1965-1980 dan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras di tahun 1984. Pupuk pun berkontribusi 15-30 persen untuk biaya usaha tani padi. Dengan demikian sangat penting untuk menjamin kestabilan harga dan kelancaran distribusi pupuk.

Kekurangan pupuk dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal sehingga menurunkan hasil panen petani atau bahkan terjadi gagal panen. Gagal panen inilah yang selanjutnya menjadi ancaman dalam menciptakan ketahanan pangan. 

Jika situasi kelangkaan pupuk dibiarkan berlangsung lama dan tidak segera diambil tindakan yang tepat oleh instansi terkait, akan mengakibatkan timbul rasa kurang adil kepada petani, menurunkan tingkat kesejahteraan petani, mengganggu ketahanan pangan dan keberlangsungan produksi pertanian nasional, serta dapat menekan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kondisi perpupukan di Indonesia memiliki berbagai masalah yang serius. Pertama, permasalahan pabrik pupuk yang sudah berusia tua sehingga efisiensi produksinya makin menurun. Kedua, pasokan gas bumi untuk produksi pupuk sangat terbatas. Dengan demikian pabrik tidak dapat beroperasi optimal. Padahal 60 persen bahan bakunya untuk pupuk urea adalah gas alam. Keterbatasan supply gas alam dikarenakan mayoritas perusahaan gas alam dimiliki oleh swasta yang memiliki orientasi yang besar pada keuntungan. Hal itu seiring dengan diresmikannya liberalisasi sektor migas di Indonesia yang diatur dalam UU 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Ketiga, kebutuhan pupuk yang semakin meningkat, sementara produksinya terbatas, sehingga terjadi kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk juga melanda Indonesia hampir setiap tahun. Di sinyalir permasalahan kelangkaan pupuk tersebut dikarenakan (a) Rayonisasi yang tidak fleksibel, sehingga tidak mudah melakukan penyesuaian supply antar wilayah. (b) Pengawasan yang lemah dari Pemda di dalam pengelolaan pupuk bersubsidi juga menyebabkan permasalahan pupuk terjadi. (c) Rendahnya margin (fee) yang diterima distributor dan penyalur di Lini IV yang berkisar Rp 30-40/ kg. (d) Tingginya disparitas harga terjadi pada pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi, sehingga memicu terjadinya penyelewengan pupuk bersubsidi dan pada akhirnya menyebabkan kelangkaan pupuk. 

Keempat, harga pupuk yang cenderung semakin mahal karena pupuk kimia yang beredar di pasar Indonesia sangat begantung pada bahan baku impor yang harganya terus merangkak naik mengikuti kurs dollar di pasar mata uang internasional.     

Kelima, Jumlah distributor daerah dan kios penyalur di Lini IV cenderung masih terkonsentrasi di Ibu Kota Kecamatan/ Kabupaten/ Kota. 

Keenam, penggunaan pupuk anorganik meningkat drastis akibat fanatisme petani dan bertambahnya luas areal tanam, sementara penggunaan pupuk organik belum berkembang.

Permasalahan Pupuk Di Indonesia

image

Pupuk merupakan faktor produksi yang sangat penting bagi sektor pertanian. Pupuk menyumbang 20 persen terhadap keberhasilan peningkatan produksi pertanian, khususnya beras antara tahun 1965-1980 dan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras di tahun 1984. Pupuk pun berkontribusi 15-30 persen untuk biaya usaha tani padi. Dengan demikian sangat penting untuk menjamin kestabilan harga dan kelancaran distribusi pupuk.

Kekurangan pupuk dapat mengakibatkan pertumbuhan tanaman yang tidak normal sehingga menurunkan hasil panen petani atau bahkan terjadi gagal panen. Gagal panen inilah yang selanjutnya menjadi ancaman dalam menciptakan ketahanan pangan. 

Jika situasi kelangkaan pupuk dibiarkan berlangsung lama dan tidak segera diambil tindakan yang tepat oleh instansi terkait, akan mengakibatkan timbul rasa kurang adil kepada petani, menurunkan tingkat kesejahteraan petani, mengganggu ketahanan pangan dan keberlangsungan produksi pertanian nasional, serta dapat menekan pertumbuhan ekonomi nasional. 

Kondisi perpupukan di Indonesia memiliki berbagai masalah yang serius. Pertama, permasalahan pabrik pupuk yang sudah berusia tua sehingga efisiensi produksinya makin menurun. Kedua, pasokan gas bumi untuk produksi pupuk sangat terbatas. Dengan demikian pabrik tidak dapat beroperasi optimal. Padahal 60 persen bahan bakunya untuk pupuk urea adalah gas alam. Keterbatasan supply gas alam dikarenakan mayoritas perusahaan gas alam dimiliki oleh swasta yang memiliki orientasi yang besar pada keuntungan. Hal itu seiring dengan diresmikannya liberalisasi sektor migas di Indonesia yang diatur dalam UU 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Ketiga, kebutuhan pupuk yang semakin meningkat, sementara produksinya terbatas, sehingga terjadi kelangkaan pupuk. Kelangkaan pupuk juga melanda Indonesia hampir setiap tahun. Di sinyalir permasalahan kelangkaan pupuk tersebut dikarenakan (a) Rayonisasi yang tidak fleksibel, sehingga tidak mudah melakukan penyesuaian supply antar wilayah. (b) Pengawasan yang lemah dari Pemda di dalam pengelolaan pupuk bersubsidi juga menyebabkan permasalahan pupuk terjadi. (c) Rendahnya margin (fee) yang diterima distributor dan penyalur di Lini IV yang berkisar Rp 30-40/ kg. (d) Tingginya disparitas harga terjadi pada pupuk bersubsidi dengan pupuk non subsidi, sehingga memicu terjadinya penyelewengan pupuk bersubsidi dan pada akhirnya menyebabkan kelangkaan pupuk. 

Keempat, harga pupuk yang cenderung semakin mahal karena pupuk kimia yang beredar di pasar Indonesia sangat begantung pada bahan baku impor yang harganya terus merangkak naik mengikuti kurs dollar di pasar mata uang internasional.     

Kelima, Jumlah distributor daerah dan kios penyalur di Lini IV cenderung masih terkonsentrasi di Ibu Kota Kecamatan/ Kabupaten/ Kota. 

Keenam, penggunaan pupuk anorganik meningkat drastis akibat fanatisme petani dan bertambahnya luas areal tanam, sementara penggunaan pupuk organik belum berkembang.

Menguji Kewibawaan Instruksi Presiden

Wibawa merupakan suatu kemampuan yang harus dipunyai seorang kepala negara, selain kecakapan manajerial dan strategi. Seorang kepala negara akan sulit mengendalikan politikus/parlemen, kalangan pengusaha/industri, dan jajaran kabinetnya jika ia kurang berwibawa.

Di era demokrasi, wibawa menjadi kemampuan yang terpenting dari seorang pemimpin, baik pemimpin umat, golongan, partai politik, maupun pemimpin nasional. Tanpa wibawa dalam mengambil keputusan, berbagai studi, perencanaan dan kebijakan yang pernah dibuat dengan susah payah oleh berbagai tim ahli hanya akan menjadi tumpukan kertas yang tak berguna.

Tanpa wibawa, dengan mudah jajaran bawahan akan mengabaikan atau bahkan mengubah keputusan yang telah ditetapkan. Pengabaian terhadap sebuah keputusan penting pasti akan berdampak pada kerugian negara atau bangsa, baik secara material, wibawa, maupun citra.

Dampak Pembatalan Contoh menarik terkini yang terkait dengan wibawa adalah ketika Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan, pada 9 Maret 2012 lalu, di hadapan wartawan menyatakan bahwa pemerintah akan membatalkan pembangunan Floating Storage for Regasification Unit (FSRU) Belawan, dan memindahkannya ke Lampung. Menteri BUMN menyatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan gas di Sumatera Utara (Sumut), hal itu tidak mesti dengan membangun FSRU Belawan. Untuk memenuhi kebutuhan gas di DI Aceh serta Sumut, hal itu bisa dilakukan melalui kilang Arun di Lhokseumawe, Aceh, yang akan segera direvitalisasi oleh Pertamina.

Pernyataan Menteri BUMN tersebut tidak saja mengejutkan public Sumut tapi juga masyarakat luas. Pasalnya, proyek kapal untuk FSRU Belawan sudah berjalan pembangunannya, termasuk pengadaan FSRU, pembebasan tanah, konstruksi pipanisasi, dan persiapan penunjang lainnya. Sebagai pelaksana FSRU Belawan, PT Perusahaan Gas Negara (PGN) sudah berkomitmen untuk dapat menyelesaikan pembangunan FSRU Belawan antara 18-21 bulan.

Pertanyaannya, siapa yang harus menanggung biaya akibat adanya pembatalan ini, termasuk berbagai denda yang pasti akan diajukan oleh vendor? Sementara itu, PT PGN sendiri hanya melaksanakan perintah Inpres No 14 Tahun 2011 tentang Pembangunan Terminal Penerima Terapung LNG Belawan.

Apalagi, kawasan Sumut sudah sejak awal 2000 kekurangan gas dan hingga hari ini belum dapat diatasi. Pasokan gas ke kawasan ini bahkan terus turun. Pemerintah sejak awal mengarahkan dan menetapkan agar industri dan Independent Power Plant (IPP) atau pembangkit listrik menggunakan gas sebagai sumber energi.

Saat ini di Sumut hanya tersedia gas sekitar 7.750 – 9.297 millions standard cubic feed per day (mmscfd) dan ini sangat tidak memadai. Kondisi ini terus menurun, dan di akhir 2012 hanya ada sekitar 5.500 mmscfd (data Apigas Sumut) yang tersedia untuk kawasan ini. Kondisi ini tentunya mengancam keberadaan listrik di Sumut dan kelangsungan hidup lebih dari 50 ribu tenaga kerja di sector industri.

Sesuai dengan janji PT PGN kepada kalangan industri di Medan akhir tahun lalu bahwa krisis gas akan ter tasi ketika FSRU Belawan beroperasi. Ketika beroperasi Belawan akan menyediakan sekitar 240 ribu mmscfd gas (PLN 140 ribu mmscfd, IPP 60 mmscfd dan industri 40 mmscfd) pada akhir 2013. Namun, janji tersebut bisa jadi tidak terwujud jika keinginan Menteri BUMN untuk membatalkan dan memindahkan FSRU Belawan ke Lampung terlaksana.

Dari data yang penulis dapatkan, ternyata PT PGN juga sedang memproses pembangunan FSRU di Lampung.
Jadi buat apa Menteri BUMN memerintahkan FSRU Belawan di pindah ke Lampung? Lalu siapa yang akan menanggung biaya kompensasi/denda para kontraktor dan vendor jika FSRU Belawan dibatal? Patut diduga denda pembatalan FSRU Belawan mencapai US$ 300 juta dan ini diperkirakan dibebankan ke Pertamina sebagai BUMN yang merevitalisasi Kilang Arun.

Dari sisi efisiensi, revitalisasi Kilang Arun belum tentu lebih murah daripada FSRU Belawan, mengingat untuk menyalurkan gas ke Sumut/Medan, hal itu membutuhkan pipanisasi ratusan kilometer yang melibatkan pembebaskan ratusan hektare tanah. Tanah yang akan dilalui pipa ke Medan melewati tanah bekas jalur kereta api Lhokseumawe-Medan milik PT Kereta Api (PT KA). Tanah PT KA tersebut saat ini sudah dikuasai oleh rakyat, dan pembebasan lahannya tentu takkan mudah, dan pasti membutuhkan biaya yang sangat mahal.

Jadi, dari sudut pandang publik, revitalisasi Kilang Arun sebagai FSRU untuk memenuhi kebutuhan gas di DI Aceh dan Sumut serta pembatalan FSRU Belawan merupakan tindakan yang tidak masuk akal dan penuh misteri. Patut diduga ada kelompok yang tertarik dengan proyek revitalisasi Kilang Arun karena besarnya biaya yang akan digelontorkan pemerintah. Kalau tidak, bagaimana mungkin Menteri BUMN berani membatalkan Inpres No 14/ 2011 yang sudah ditetapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Bagi masyarakat Sumatera Utara, keputusan Menteri BUMN ini jelas mencederai harkat, martabat, dan harapan masyarakat wilayah itu. Ketidakpastian suplai gas masih akan terus berlangsung tanpa ujung, karena, menurut beberapa sumber di Pertamina dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, gas dari Kilang Arun paling cepat mengalir di Sumut pada 2017. Jika hal ini yang terjadi, rencana industri di Sumut untuk mem-PHK 50 ribu lebih pekerjanya akan benar-benar terjadi.

Langkah Pemerintah
Karena itu, langkah yang paling tepat saat ini adalah, jangan batalkan pembanggunan FSRU Belawan. Hal ini penting agar industri dan infrastruktur di Sumut bisa kembali beroperasi normal pada akhir 2013. Jika Menteri BUMN malu untuk membatalkan revitalisasi Kilang Arun, silakan saja meneruskan pembangunan keduanya. FSRU Belawan untuk kepentingan suplai gas di Sumut, sementara Kilang Arun penting untuk suplai gas di DI Aceh. Jika Kilang Arun selesai dan suplai berlebih, gas dari Kilang Arun bisa diekspor terlebih dahulu sampai pertumbuhan ekonomi di DI Aceh meningkat dan membutuhkan lebih banyak gas.

Demi good governance dan citra Presiden SBY, sebaiknya pembatalan Inpres No 14 Tahun 2011 tentang Pembangunan Terminal Penerima Terapung LNG yang diusulkan Menteri BUMN — saat ini sedang dibahas di Sekretariat Negara — tidak dilanjutkan. Semoga tidak ada yang dirugikan dan wibawa Inpres No 14 Tahun 2011 tetap ada.

Penulis adalah pemerhati kebijakan publik dan perlindungan konsumen

Dikutip dari tulisan Agus Pambagio, Investor Daily http://bit.ly/RhDSzw

Dirkhansyah : PAN Hanya Lagi Kalap

Tudingan Fraksi PAN DPRDSU terhadap Ketua DPRDSU, H. Saleh Bangun, yang mereka sebutkan adalah tidak beretika adalah sebuah bentuk kekalapan kader PAN yg duduk di DPRDSU dalam me-manage konflik internal ditubuh mereka sendiri. Sangat disayangkan kericuhan internal ini dipertontonkan didepan forum Paripurna Dewan, yang sejatinya seharusnya adalah substansi paripurna itu mengurusi rakyat, bukan mengurusi konflik internal partai.

Tudingan tidak beretika yang ditujukan kepada Ketua DPRDSU didepan paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Sumut terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban APBD Sumut tahun anggaran 2011, sesungguhnya lebih tidak beretika dan tidak ada hubungannya sedikitpun dgn agenda yg dibicarakan saat itu.

Ini jelas adalah bentuk kekalapan kader PAN di DPRDSU sehingga harus mencari kambing hitam.

Kedepan diharapkan semua bisa mendudukkan porsi persoalan dlm kapasitas yang benar, bukan justru gelap mata dlm mengambil sikap dan langkah selaku wakil rakyat.

Selayaknya sebagai wakil rakyat menjalankan amanah mengurus urusan rakyat, bukan hanya berkutat mengurus konflik internal partai.

EFEK PUASA TERHADAP TUBUH

EFEK PUASA TERHADAP TUBUH
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim

Selama berpuasa tubuh manusia menghasilkan energi dengan membakar sumber daya yang disimpan oleh tubuh. Simpanan ini terdiri dari lemak, karbohidrat dan gula sehingga menghasilkan energi.

Hati adalah organ yang paling berperan dalam proses ini. Hati mengubah lemak menjadi zat kimia yang disebut Keton tubuh berupa tiga senyawa larut dalam air yang kemudian digunakan sebagai sumber energi.

Justru tubuh mengambil banyak manfaat dari puasa. Detoksifikasi adalah salah satu manfaat terpenting dari puasa. Detoksifikasi terjadi saat usus besar, hati, ginjal, paru-paru, kelenjar getah bening dan kulit menghilangkan atau menetralkan racun.

Proses ini dipercepat saat puasa karena tubuh memecah lemak. Bahan kimia dan racun yang diserap dari makanan dan lingkungan yang disimpan dalam cadangan lemak, dilepaskan selama puasa.

Puasa juga menjadi penyembuh bagi tubuh, pikiran dan jiwa dengan cara yang simultan.

Pada tingkat fisik, energi dan sumber daya dialihkan dari sistem pencernaan (yang terus-menerus dilakukan saat kita tak berpuasa) ke sistem kekebalan tubuh dan proses metabolisme sehingga kemampuan tubuh untuk menyembuhkan dan membangun kembali berjalan optimal.

Studi medis menunjukkan bahwa puasa juga bermanfaat untuk mengendalikan pertumbuhan jaringan yang abnormal pada tubuh, seperti tumor. Sang tumor menjadi kelaparan dan karenanya lebih mudah untuk dipecah dan dikeluarkan dari tubuh.

Puasa memungkinkan tubuh untuk memanfaatkan sumber daya dan fokus pada pembangunan kembali. Pada tingkat mikroskopis seperti DNA dan RNA menjadi lebih efisien dalam mentranskripsikan protein dan jaringan yang dibutuhkan tubuh.

Perubahan lain dalam tubuh selama puasa termasuk sedikit penurunan suhu inti tubuh karena penurunan tingkat metabolisme dan fungsi tubuh secara umum. Kadar gula darah juga turun karena tubuh menggunakan cadangan glikogen dalam hati dan angka dasar metabolik (BMR) dikurangi dalam rangka untuk menghemat energi.

Sistem pencernaan, yang sangat sering kelebihan beban dan tak henti-hentinya bekerja, juga membersihkan sendiri sehingga pencernaan lebih efisien dan penyerapan nutrisi lebih optimal. Di sisi lain, lapisan lambung dan usus mengikis masalah ‘sampah’ tubuh. Proses lain yang menopang infrastruktur dasar tubuh juga meningkat selama puasa, misalnya produksi hormon meningkat serta pelepasan hormon anti-penuaan.

(Sumber : Republika)

PTPN.II Bukan Mafia Gula (Semoga)

Medan, 17 Juli 2012.

Kenaikan harga komoditas gula di pasaran di Kota Medan tampaknya sudah melewati ambang toleransi. Harga gula saat ini di eceran sudah capai Rp.14.000 dan di grosir Rp.13.000. Dan ini masih belum memasuki bulan suci Ramadhan. Bayangkan bial nanti sudah memdekati Idul Fitri bila hal ini tidak segera diintervensi oleh pemerintah.

Bila dibandingkan dengan Januari 2012 lalu harga gula dipasaran berkisar Rp.11.000, lalu Mei 2012 berkisar Rp.12.000-an, dan kini sudah Rp.14.000, ini menunjukkan pemerintah melalui Bulog Sumut tidak mampu berbuat banyak mengantisipasi kenaikan harga gula ini.

Pada hearing Komisi B DPRDSU dengan pihak Bulog Sumut awal Juli lalu, Kabulog Sumut menyampaikan upaya yang sudah mereka tempuh adalah dengan berusaha untuk mengikuti tender / lelang penjualan gula di PTPN.II agar gula tersebut dapat mereka salurkan untuk kepentingan intervensi pasar, namun keinginan ini tidak dipenuhi oleh PTPN.II selaku produsen gula di Sumut.

Terus terang  ini sangat mengejutkan. Mengingat PTPN.II adalah merupakan BUMN yang berada di wilayah Sumatera Utara dan menjalankan usahanya berdampingan dengan masyarakat Sumatera Utara. Seharusnya BUMN ini memiliki ‘public obligation’ terhadap masyarakat Sumut dan tidak hanya berorientasi bisnis semata. Apalagi ternyata diketahui bahwa keinginan Bulog untuk membeli gula PTPN.II itu tidak dengan harga yang dibawah standar akan tetapi mengikuti harga penawaran tertinggi.

Sebenarnya PTPN.II tidak akan dirugikan serupiah pun ketika gula produksi mereka dibeli oleh Bulog karena harga Bulog yang siap ikuti penawaran tertinggi. Namun kebijakan PTPN.II ini justru menimbulkan tanda tanya besar mengapa PTPN.II enggan menjual gula produksi mereka ke Bulog yang notabene dapat menstabilkan harga gula dipasaran yang terus merangkak naik.

Yang jadi pertanyaan adalah, apakah PTPN.II juga miliki kepentingan dengan harga gula yang tinggi ini? Atau lebih parah lagi tenyata PTPN.II juga ikut menikmati keuntungan dengan tingginya harga gula? Semoga saja ini tidak benar mengingat PTPN.II adalah Badan Usaha Milik Negara yang notabene adalah milik rakyat, dan PTPN.II bukan milik mafia gula.

Kunker Ke Tapsel, Komisi B DPRD-SU Dihadang

Tapsel, (Analisa). Komisi B DPRD Sumut yang sedang melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke PT Panai Lika Sejahtera (PLS) salah satu perusahaan kayu di Simaronop, Kelurahan Pardomuan, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan, dihadang dan dimaki sejumlah oknum mengaku keamanan perusahaan tersebut.

Informasi dihimpun Analisa, Kamis (5/7), rombongan Komisi B yang datang bersama Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I dan Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Sumatera Utara tiba dilokasi PT PLS sekitar pukul 13.45 wib. Namun, kehadiran mereka dihadang portal yang dijaga sejumlah orang mengaku security berpakaian preman. 

Selain menghadang laju Komisi B memasuki kawasan perusahaan, para security itu juga melontarkan kata-kata makian. “Kami dihadang dan dimaki dengan perkataan kotor oleh sejumlah orang mengkau pihak security perusahaan, ” ujar Ketua Komisi B DPRDSU Ir. Washington Pane MSc bersama Wakil Ketua T Dirkhansyah Abu Subhan Ali SE.Ak, Sekretaris H Muhammad Nuh MSP dan sejumlah anggota masing-masing Tiaisah Ritonga, Ristiawati, Hj.Helmiati, Aduhot Simamora kepada Analisa dalam konfrensi di Hotel Natama Kota Sidimpuan, Kamis (5/7) sore.

Dikatakan, saat pihaknya mencoba meminta tanda pengenal para oknum yang mengaku security itu, mereka menolak dan tidak mau memberikan.”Mereka tidak bisa menunjukkan tanda pengenal sebagai security dan selalu beralasan jika pimpinannya tidak ada memberi perintah untuk membolehkan rombongan masuk ke perusahaan diduga melakukan Ilegal loging itu, ” terangnya.

Menurutnya, penghadangan dilakukan pihak PT PLS kepada rombongan komisi B ini semakin menguatkan jika ada paraktek Ilegal loging dalam kawasan perusahaan tersebut.
“Kunjungan kami ini resmi dan sudah dikonfirmasi sebelumnya kepihak PT PLS, namun kok kami dihadang malah dicaci maki,” katanya sembari menyebut jika para penghadang diduga oknum aparat. 

Sementara itu, anggota Komisi B Aduhot Simamora mengatakan, jika kedatangan mereka ke PT PLS merupakan tindak lanjut laporan Bupati Tapsel Tahun 2009 kepada Menhut dan Kapolri, tentang adanya pembangunan jalan tanpa izin sepanjang 35 KM, PT PLS melakukan Ilegal loging dan perambahan hutan.
Serta untuk menindaklanjuti pengaduan Aliansi Mahasiswa Masyarakat Peduli Kelestarian Hutan (AMMPKH) se- Tapanuli Bagian Selatan, beberapa hari yang lalu. Mereka menyebut dan menyerahkan bukti terjadinya perambahan hutan lindung di wilayah Tapsel oleh PT. PLS.

“Menidak lanjuti surat Bupati dan laporan masyarakat itu, kemudian kami tindak lanjuti mengunjungi lokasi yang dimaksud guna mengetahui kebenarannya, namun dihadang dan dimaki pihak perusahaan,” ungkapnya.Simamora mengaku, jika tindakan yang dilakukan PT PLS sudah mencoreng nama baik DPRD SU karena selain menghadang dan memaki, perusahaan juga memajangkan kata-kata yang membuat “bulu kuduk merinding”.”Bayangkan saja, ada kalimat “hati-hati dikawasan ini daerah lintasan peluru tajam”, “jangankan kamu singapun menangis dilarang masuk” dipajang dilokasi perusahaan. Inikan indikasi jika ada keterlibatan oknum aparat dalam penghadangan. Kami akan laporkan hasil kunker ini ke Menhut dan Kapolri, Pangdam dan Pangab atas adanya dugaan oknum aparat dalam insiden itu,” tegasnya. (hih/sah)

Amri Tambunan Daftar Jadi Balon Gubsu Ke Demokrat

Kota – Selasa, 05 Jun 2012 02:11 WIB
Amri Tambunan Daftar Jadi Balon Gubsu ke Demokrat

image

(Analisa/istimewa) Usai menyerahkan formulir, Amri Tambunan foto bersama diapit fungsionaris dan Tim 9 Partai Demokrat Sumut, antara lain, T Dikki, Drs Tahan Manahan Panggabean MM, Hj Meilizar Latief SE MM, dan Marah Halim.Medan, (Analisa). Bupati Deliserdang Amri Tambunan memutuskan ikut “bertarung” pada Pilkada 2013 Sumut. Untuk merintis jalan ke arah itu, dia mendaftar ke DPD Partai Demokrat Sumut Jalan Multatuli Medan, Senin (4/6).Pendaftarannya diterima Tim 9 Partai Demokrat, yaitu Drs Tahan Manahan Panggabean dan Hj Meilizar Latief SE MM didampingi fungsionaris partai lainnya seperti Wakil Direktur Eksekutif Robert Limbong, T Dikky, serta Marah Halim.Proses pendaftaran berlangsung lancar, di mana Amri Tambunan yang juga Ketua Dewan Pembina DPD Partai Demokrat Sumut itu menyerahkan berkas-berkas dan selanjutnya melakukan penandatanganan disaksikan para fungsionaris Partai Demokrat maupun Tim 9, pertanda Bupati Deliserdang dua periode itu resmi mengajukan dirinya untuk ikut seluruh proses penjaringan yang akan dilakukan partai terbesar tersebut.Amri menyebut, dengan mendaftarnya dia ke Partai Demokrat, bukan berarti dia menutup pintu untuk kerja sama dengan partai-partai lain. “Pertama-tama, sebagai kader partai, saya tentu ingin ikut berpartisipasi dalam perhelatan akbar yang akan berlangsung nanti. Lalu berdasarkan ketentuan, bahwa siapa saja berhak mengajukan diri sebagai calon sepanjang memenuhi persyaratan, maka lagi-lagi sebagai kader partai, saya pun mengajukan diri untuk ikut dicalonkan pada pemilihan nanti,” kata Amri Tambunan.”Namun patut diketahui, bahwa proses lima tahunan yang akan kita laksanakan ini adalah kerja kita semua, kerja rakyat, kerja seluruh elemen, termasuk semua partai. Sehingga, meski saya sudah mendaftarkan diri ke Partai Demokrat, saya tetap akan membuka pintu kepada parpol lain untuk dapat bekerja sama mewujudkan yang terbaik bagi Sumatera Utara,” katanya.Ditanya, apakah dirinya optimis bakal diusung Partai Demokrat, Amri Tambunan secara diplomatis menjawab, semua tentu tergantung kepada mekanisme yang dilakukan partai. “Saya tentu akan melakukan upaya supaya bisa maju dari Partai Demokrat, selanjutnya bisa memenangkan Pilkada. Tapi sekali lagi saya katakan, sebagai kader Demokrat, saya tentu harus patuh dan mendukung apa pun nantinya keputusan Demokrat, karena saya yakin, keputusan itulah nantinya yang terbaik bagi Sumatera Utara, karena sudah melalui berbagai proses, termasuk survei-survei yang akan dilakukan nantinya,” papar Amri Tambunan.”Saya harus mengikuti semua mekanisme yang berlalu di Partai Demokrat, mulai dari penjaringan, survei, dan lainnya. Kalau ternyata menurut Partai Demokrat, popularitas dan elektabilitas saya tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan, tentunya saya harus tunduk dan mendukung siapa pun yang dimajukan,” sambung Amri Tambunan.Untuk itulah, kata Amri, agar dirinya layak dicalonkan dan kemudian dipilih, maka dia mengaku akan terus mensosialisasikan diri termasuk buah pikirannya kepada masyarakat Sumatera Utara. “Dan bagi saya dalam proses ini, mulai dari awal maupun hingga akhir, adalah kebersamaan. Pengalaman mengajarkan, kalau kita bersatu, maka banyak yang bisa kita lakukan, yang tentunya memang membutuhkan sebuah kepemimpinan yang mampu menjadi pilar yang kokoh,” katanya.Soal apa yang perlu diperbaiki di Sumatera Utara, menurut Amri, sebenarnya lebih tepat kalau dikatakan apa yang disempurnakan. “Tapi sekali lagi saya katakan, semua butuh kebersamaan dan persatuan dan tergantung kepada pemerintahan yang bersih dan berwibawa dan harus bisa mengadopsi empat aspek dalam pemerintahan, antara lain, aspek kepemimpinan, kesatuan, kemampuan mengomtimalkan potensi, dan kemampuan memberi pelayanan maksimal,” paparnya.Mengenai plularisme di Sumatera Utara, menurut Amri, itu adalah harta berharga yang harus mampu dikelola secara baik, dipadu dengan SDA yang mencukupi, sehingga Sumatera Utara bisa semakin “melesat” pembangunannya. “Soal pluralism, ini lebih dari pada sekedar kebersamaan dan saya berharap, itu menjadi kekayaan yang bisa kita optimalkan. Saya sendiri berharap, siapa pun yang dicalonkan partai nantinya, bisa “menyerap” semua ‘warna’ yang ada di Sumut,” katanya. (sug/sk)

Dirkhansyah : Pemerintah Perlu Dorong Kegiatan Festival Pariwisata di Danau Toba

Medan, Sumatera Utara.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumatera Utara, Tengku Dirkhansyah, mengingatkan pentingnya pemerintah mendorong telaksananya berbagai event-event festival kepariwisataan guna meningkatkan kunjungan turis domestik dan asing, khususnya di Kabupaten yang berada sekitar Danau Toba.

“Kegiatan festival di tempat-tempat pariwisata sekitar Danau Toba sangat diperlukan agar para dapat kembali menarik kunjungan turis mancanegara maupun lokal ke wilayah ini. Danau Toba dalam kurun waktu belakangan ini tidak lagi ramai dikunjungi wisatawan, apalagi paradigma bahwa di Danau Toba telah terjadi pencemaran lingkungan akibat usaha keramba milik perusahaan maupun masyarakat,” ungkap Tengku Dirkhansyah, di Medan, Minggu (3/6).

Tengku Dirkhansyah yakin dengan adanya kegiatan-kegiatan festival, maka akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan, yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat. Kegiatan festival diyakininya juga akan meningkatkan Pedapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab dan Pemprov Sumatera Utara.

“Dengan terselenggaranya event festival kepariwisataan yang nantinya diikuti dengan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, maka ini akan merangsang berkembang pesatnya industri kepariwisataan di daerah Danau Toba. Sehingga lambat laun masyarakat akan beralih dari usaha keramba yang dianggap mencemarkan lingkungan, menjadi pelaku industri pariwisata atau minimal sebagai tenaga kerja pada industri pariwisata yang ada”, jelas Tengku Dirkhansyah.

Untuk itu, diperlukan dorongan pemerintah berupa alokasi anggaran dalam upaya mendorong lahir dan berkembangnya event-event kepariwisataan yang diharapkan dapat kembali menghidupkan dunia kepariwisataan Danau Toba sebagai salah satu ikon pariwisata Sumatera Utara.

Sekdakot Tanjungbalai Minta Izin Kapal Perikanan Ditinjau Kembali

AgriBisnis Sabtu, 26 Mei 2012 07:25 WIB

Sekdakot Tanjungbalai Minta Izin Kapal Perikanan Ditinjau Kembali

MedanBisnis – Tanjungbalai. Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tanjungbalai H Erwin Syahrul Pane meminta pihak Sayhbandar Perikanan maupun Adpel untuk segera kembali meninjau izin maupun perlengkapan kapal perikanan serta jamsostek bagi kaum nelayan yang ikut bekerja di kapal perikanan tersebut. “Instansi terkait hendaknya meninjau kembali serta melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal perikanan karena dicurigai ada perlengkapan yang dimodifikasi  seperti kapal pengakutan yang berubah fungsi menjadi kapal perikanan,” kata Sekdakot Erwin kepada MedanBisnis, Kamis (24/5). 

Dikatakannya, kapal perikanan wajib melengkapi peralatan layak pakai serta fasilitas keselamatan terutama bagi kapal motor 250 GT yang dioperasikan untuk menangkap ikan. “Saya melihat saat ini kondisi fisik kapal dimanipulasi dalam bobot kapal GT (gross ton). Karena sesuai laporan para ABK (anak buah kapal) peralatan yang terdapat dalam kapal tersebut tidak layak pakai dan ini sudah perlu kajian terhadap kelaikan operasi  atau kembali diperiksa ulang,” jelasnya.

Jika memang benar keberadaan kapal itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku silakan saja, tetapi sebaliknya bila tidak atau terjadi manipulasi sebaiknya instansi terkait dapat melakukan tindakan tegas dengan mencabut izin operasi kapal perikanan tersebut.

Dikatakannya, bagi kalangan pengusaha perikanan khususnya di daerah Tanjungbalai jangan terlalu mudah memberikan kepercayaan terhadap organisasi tertentu sebagai perpanjangan tangan mengurus berbagai surat kapal perikanan. “Tindakan itu dikhawatirkan dapat menimbulkan dampak kerugian kepada pengusaha perikanan. Karena pihak tertentu yang dipercayakan tersebut mustahil sepenuhnya dapat bertanggungjawab terhadap urusan itu,” tegas Erwin. 

Sementara Ketua Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Sumut Sangskot Sirait mendukung pernyataan  Sekdakot Tanjungbalai Erwin Syahrul Pane. Penertiban seluruh dokumen kapal perikanan tangkap khususnya di Tanjungbalai dan umumnya di wilayah Sumut sesuai Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan RI Nomor : Per.07/MEN/2010.

“Jajaran pengurus PNTI Sumut juga dalam waktu dekat ini akan menemui Menteri Kelautan dan Perikanan untuk membicarakan persoalan yang menyangkut tentang kapal perikanan baik dari perizinan maupun kelengkapan lainnya seperti alat tangkap serta peralatan keselamatan yang menjamin nelayan selama melaut,” paparnya.

Di samping itu, PNTI juga akan menjalin kerja sama dengan pemkab/pemko di Sumut maupun pusat untuk penertiban dokumen kapal perikanan tangkap sekaligus memperjuangkan hak-hak kaum nelayan baik dari sisi upah yang layak maupun jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). (arsyad yus)